Syari'at Islam

Selasa, 26 Januari 2016 20:40:39

Facebook Google+ Twitter


Diantara  yang bisa dianggap sebagai dampak positif dari  euporia reformasi pasca tumbangnya rezim Orde Baru adalah munculnya semangat dan keinginan untuk memberlakukan syariat Islam di beberapa kota, kabupaten dan propinsi. Tentu saja semangat dan rencana tersebut perlu mendapat dukungan dari  semua umat Islam, agar tidak menjadi euporia sesaat atau hanya sekedar jadi obsesi elit politik untuk mencari dukungan dalam rangka mendapatkan posisi dan jabatan politik, tapi benar-benar menjadi sebuah gerakan yang terus membesar, sehingga tidak menjadi layu sebelum berkembang.


Ada tiga modal besar yang bisa dikembangkan bagi pemberlakuan syariat Islam tersebut, yaitu : pertama, Keputusan Panitia Ad hoc Badan Pekerja MPR untuk mengajukan tiga alternatif pilihan dalam proses amandemen UUD 45 pasal 29, yakni pilihan pertama “ Negara berdasar Ketuhanan YME “ , ini rumusan asal tanpa amandemen, pilihan kedua, “ Negara berdasar Ketuhanan YME, dengan kewajiban Melaksanakan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “ seperti dirumuskan para faunding father negri ini yang tergabung dalam BPUPKI dulu, dan pilihan ketiga “ Negara berdasar Ketuhanan YME dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama oleh pemeluk-pemeluknya. “. Modal kedua, adanya arus bawah yang terus menguat dengan dicanangkannya pemberlakuan syariat Islam di beberapa kota, dan kabupaten , seperti di Cianjur, Tasikmalya, Garut, Padang Panjang, Bima, dsb serta provinsi seperti Banten dan Sulawesi Selatan. Apalagi untuk Aceh sudah dibuatkan UU Nangro Aceh Darussalam. Sedang modal ketiga, secara empirik beberapa bagian dari syari’at Islam sudah  menjadi undang-undang, seperti : UU No.1/1974 tentang Perkawinan; UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama; UU No. 23/1999 ttg Bank Syariah ; UU No. 17/1999 ttg Haji ;UU No. 38/1999 ttg Zakat; dsb.


Tapi semangat dan rencana pemberlakuan syariat Islam tersebut telah menuai reaksi baik yang pro maupun yang kontra. Dan yang perlu dicatat bahwa yang kontra atau tidak setuju bukan hanya kaum kafir dan islamophobia, yang sejak  sebelum negri ini diproklamasikan mereka tetap konsisten untuk menolak, termasuk menolak keras dicantumkannya tujuh kata dalam piagam Jakarta di dalam UUD hasil amandemen, tapi juga mereka yang mengaku sebagai muslim, bahkan tokoh-tokoh muslim, dan tokoh Ormas Islam dan parpol yang mengatasnamakan Islam. Mereka menyatakan bahwa  tuntutan pencantuman kalimat dari piagam jakarta itu politik gincu dari kaum logois, ini akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, sekarang belum saatnya, dsb. ironis memang ! Mereka mengatakan jika syariat Islam diberlakukan maka non muslim akan menjadi korban, wanita akan jadi korban karena akan diwajibkan berjilbab, subhanallah ! Wanbita berjilbab dinilai korban ?!, lalu benarkah jika syariat Islam diberlakukan orang kafir tidak punya hak hidup ?  Padahal kalaulah mereka merenungkan beberapa firman Allah swt. antara lain :  

“ Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatandalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan , dan mereka menerima sepenuhnya. “  QS. An- Nisa : 65  ;   Kemudian dalam ayat lain  : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka  menurut apa yang diturunbkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu  dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling  ( dari hukum yang telah diturunkan Allah ) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasiq.  Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki. Dan tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin . “  QS. Al-Maidah 49-50, maka   tidaklah pada tempatnya dan aneh bahkan ironis sekali jika ada orang muslim apalagi dalam katagori pemimpin umat keberatan dengan pemberlakuan syariat Islam .

Jadi cita-cita dan idealisme pemberlakuan syariat islam itu masih membutuhkan waktu yang panjang dan perjuangan yang perlu kesabaran dan kesungguhan, mengingat :  

Pertama,  Perlu payung hukum. Sebab jika tidak ada dasar hukum yang legal, pemberlakuan syariat Islam di daerah-daerah oleh kaum Islamophobia akan dituduh sebagai pelanggaran hukum. Sementara  konvigurasi kekuatan  yang setuju dan tidak setuju dicantumkannya tujuh kata dari piagam jakarta dalam UUD yang diamandemen di MPR saat ini nampaknya tidak jauh berbeda dengan konvigurasi di Konstituante hasil Pemilu 1955, yang setuju lebih sedikit dari yang tidak setuju. Dan yang tidak setuju itu mayoritas mengakunya sebagai muslim ? Persis seperti diisyaratkan Allah “ Wa inna katsiran minanasi lafasiqun “

Kedua,  Dengan adanya semangat otonomi daerah mesti terus dikembangkan wacana dan usaha pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah itu bukan sebatas masalah ekonomi, tapi juga dalam bidang kekuasaan atau hak penciptaan hukum. Di Indonesia selama ini dianut paham “ Legal Centralism “ atau prinsip  “ Nation State “ menganut aliran positivisme Austine, dimana negara atau pemerintah sebagai agen satu-satunya yang berhak menetapkan hukum, di luar itu dianggap tidak valid dan tidak sah. Maka dengan semangat Otda itu perlu didorong dan dikembangkan prinsip “ legal Polycentricity “  hukum tidak hanya sebagai alat social engineering, tapi hukum juga sebagai refleksi perasaan  maasyarakat, Sehingga di daerah atau wilayah yang masyarakatnya mayoritas muslim yang menginginkan diberlakukannya syariat Islam bisa diakomodasikan melalui aturan yang dibuat di tingkat daerah atau wilayah.

Ketiga, Perlu sosialisasi yang lebih intensip dan kontinyu oleh semua kekuatan dakwah tentang syariat Islam, sehingga pemahaman ttg syariat Islam itu tidak parsial  tapi lebih komprihensif , dan tidak menimbulkan kesalah pahaman tentang syariat Islam. Banyak yang menganggap seolah syariat Islam itu hanya masalah ibadah mahdah saja, atau akhlak saja, atau masalah jinayah dan pidana saja. Sebab terkadang yang dikesankan dengan syariat Islam itu potong tangan bagi pencuri, rajam dan dera bagi penzina. Itu juga benar bagian dari syariat Islam tapi bukan hanya itu. Lagi pula mengapa mesti takut dengan hukum potong tangan jika tidak mencuri? Kenapa mesti takut dengan hukum rajam jika tidak berzina. Mereka yang takut dengan hukum hudud tersebut jangan-jangan adalah pencuri dan penzina, atau minimal punya maksud dan nait untuk mencuri dan berzina ?

Keempat, Untuk memberlakukan syariat Islam secara utuh dibutuhkan konsep aturan dan hukum yang aflikatif, artinya nilai-nilai syariat yang termaktub dalam al-Quran dan Al-Hadits disusun menjadi sebuah aturan-aturan yang mudah disosialisaikan kepada masyarakat dan mudah dijadikan dasar oleh  para penegak hukum. Disamnping perlunya perangkat hukum seperti : polisi, jaksa dan mahkamah syari’ah.

Wallahu A’lam.

Judul Artikel SYARI’AT ISLAM

Penulis : Shiddiq Amien

Artikel Terkait


Asep Iwan G., M.Pd.I | Aqidah

Tambah Komentar

Komentar

Komentar tidak ditemukan